MANIFESTO
PuDaK
Pusat Demokrasi Dan Kemanusiaan
PLN TIDAK SERIUS MENANGANI PERSOALAN KELISTRIKAN DI GRESIK
Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2011 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. PLN. Hak-hak masyarakat sebagai konsumen listrik sangat jelas sekali, semisal dalam mutu pelayanan PLN yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan, perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan meter, dan/atau waktu koreksi kesalahan rekening tidak dapat dipenuhi, maka perusahaan perseroaan (persero) PT. PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan pada tagihan listrik bulan berikutnya.
Listrik adalah kebutuhan utama masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Gresik dan pengelolanya adalah BUMN yang namanya PT. PLN Persero (Perusahaan Listrik Negara) yang terus-terusan difisit, pada kenyataanya PLN berfungsi untuk menerangi diwaktu gelap bukan malah bikin kegelapan informasi kepada masyarakat, CEO PT. PLN seharusnya tidak seperti Menteri Penerangan waktu zaman Orde Baru yang Cuma bisa ngomong besar dan hanya bercerita yang besar-besar seperti mega-mega proyek PLN beberapa bulan ini di beberapa media, tapi harus benar-benar turun lapangan untuk melihat realitas kelistrikan di masyarakat bawah.
Persoalan yang terjadi di masyarakat Gresik dan sangat mungkin juga terjadi di seluruh Nusantara:
1. Persoalan administrasi pembayaran, ada 2 struk pembayaran yang dikeluarkan oleh PLN dan yang dikeluarkan bank atau lembaga keuangan lainnya. ada selisih Rp.1.500 dari 2 struk itu, ini sangat merugikan masyarakat penguna jasa PLN, bayangkan Rp.1.500 dikalikan 271.108 keluarga di gresik, berarti ada Rp. 406.662.000 per bulan yang jadi milik bank dan lembaga keuangan tempat pembayaran rekening listrik. Kenapa uang RP.406.662.000 itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Gresik, semisal ada loket pembayaran rekening listrik di RT, RW dan desa. Ada kasus beberapa pelanggan yang sudah bayar beberapa bulan dianggap belum bayar oleh oknum petugas PLN dan dipaksa bayar kalau tidak, jaringan akan diputus dengan gaya preman. Kalau begitu, apa alat bukti yang sah dan dikeluarkan oleh siapa, dasar hukumnya apa? Dan apa kerja PLN selama ini karena tidak ada mekanisme surat peringatan pemutusan jaringan?
2. Meteran listrik, di desa Setrohadi Kecamatan Duduksampeyan meteran sudah ganti yang digital walaupun dulu pemasangannya bayar sedangkan di desa Sukomulyo Manyar Gresik meterannya masih jadul, di dalam rumah lagi dan sudah berkarat. padahal sewa instalasinya dengan nama lain abonemen sama-sama bayarnya, sedangkan di desa Suci Manyar Gresik ada meteran tanpa rumah (meteran tergantung di tiang listrik). Apakah selama ini tidak melek mata orang PLN?
3. Trafo bertegangan tinggi, kita temukan di wilayah kecamatan Gresik banyak sekali trafo PLN bertegangan tinggi diatas rumah penduduk, depan sekolah, gedung DPRD Gresik, instansi pemerintah, jalan utama, gang sempit kampung, dan sarana umum yang lainnya. Pertanyaannya, benarkan letak terafo PLN? Apakak tidak bahaya meledak dan menimbulkan kebakaran, bahaya radiasinya bagaimana? Selama ini tidak ada sosialisasi tentang bahaya dan jarak aman keberadaan trafo-trafo PLN didekat pemukiman tersebut. Lalu apakah bom-bom waktu trafo PLN tersebut kita tunggu untuk meledak satu persatu?
4. Instalasi tiang dan Kabel PLN, tiang PLN bagaikan paku bumi yang ditancapkan seenaknya di depan pintu rumah, halaman rumah, tengah jalan dengan mengatasnamakan kepentingan bersama tanpa ada tepo seliro apa lagi kompensasi ganti rugi, melihat langit dari Gresik tidak bebas karena sudah terhalang semerawutnya kabel Listrik, anak-anak kita sudah tidak bisa bermain layang-layang dengan bebas, pohon-pohon ditebangi atas nama kelistrikan, banyak kabel tanpa pembungkus (kabel porno) yang sudah berkarat melintang dijalan-jalan dan sudah waktunya diganti padahal ada batas waktu maksimal 20 tahun diganti yang baru, terus kemana anggarannya pergantian instalasi kabel baru, karena rata-rata kabel PLN usianya lebih dari 20 tahun? PLN tidak peduli lingkungan, PLN tidak punya tata ruang penataan instalasi kabel dan tiang, CEO PT. PLN Persero jangan hanya omong doang! Buktikan kalau PLN berpihak sama Masyarakat kecil!
5. Pemadaman listrik, tanggal 5 mei 2011 terjadi pemadaman listrik mulai sore sampai malam di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, dan kita dapat data hampir diseluruh kecamatan-kecamatan di Gresik sering terjadi pemadaman listrik, sungguh sangat ironis sekali di Gresik Yang ada PLTU Gresik yang berdiri sejak 1981 tetapi Gresik sering terjadi pemadaman listrik, tidak ada informasi dini terkait pemadaman kepada masyarakat, kalau memang PLN difisit listrik Gresik yang ring 1 dari PLTU Gresik harus diutamakan untuk tidak terjadi pemadaman listrik karena dampak polusi, radiasi, sering banjir, mata pencaharian nelayan disekitar PLTU Gresik hilang karena keberadaan PLTU Gresik. pemadaman listrik sangat bertolak belakang dengan keterlambatan pembayaran, kalau masyarakat telat bayar rekening listrik maka Denda atau pemutusan langsung, tetapi kalau terjadi pemadaman listrik yang merugikan masyarakat dan dunia usaha kecil kenapa PLN tidak di Denda atau memberikan kompensasi, padahal ada dasar hukum di Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 ?
6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pendapatan PPJ tahun 2010 Rp. 69 milyar dengan rincian PPj yang ditarik PLN sebesar Rp. 57,7 milyar dan yang non PLN Rp.11,3 milyar. Sedangkan target PPJ untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 61 milyar, meliputi PPJ yang ditarik PLN sebesar Rp.55 milyar dan PPJ non PLN sebesar Rp. 6 milyar. Sungguh sangat ironis sekali ketika di gang-gang, di jalan-jalan desa yang mana mereka membayar pajak PPJ tetapi tidak ada lampu penerangan jalan dari PLN yang ada lampu penerangan jalan yang saluran dari rumah-rumah masyarakat, berarti masyarakat terbebani 2 kali yakni bayar PPJ dan Bayar lampu penerangan jalan yang terbebani di rekening listriknya. PLN Jangan menutup mata? Alokasi PPJ tersebut untuk apa saja?
7. Tidak transparannya PLN dalam penyaluran listrik ke industri-industri besar dan mengalahkan rumah tangga dan industri kecil, karena disinyalir banyak permainan oknum PLN dengan para pelaku industri besar, padahal secara finansial industri besar mampu untuk membeli pembangkit listrik sendiri. Sebaikknya dibuka kepada masyarakat siapa saja pelaku industri besar yang memakai jasa PLN dan berapa besar pamakaiannya?
8. Sebagian besar penyebab kebakaran adalah berasal dari PLN apakah karena hubungan arus pendek atau waktu listrik padam ada lilin atau lentera (lampu uplik) yang membakar rumah, kenyataan ini sangat ironis sekali ketika PT.PLN Persero tidak memiliki mobil pemadam kebakaran sama sekali.
Untuk itu kami atas nama Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (PuDaK)
menggugat CEO PT. PLN Persero dan Kepala PT. PLN APJ Gresik:
1. Menertibkan dan membenahi administrasi pembayaran rekening listrik
2. Menata ulang tiang, kabel, trafo, meteran PLN yang merugikan masyarakat
3. Membuka kepada masyarakat Gresik alokasi PPJ untuk apa saja
4. Menindak tegas oknum PLN yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang
5. Memprioritaskan Gresik tidak terjadi pemadaman bergilir
6. Membuka data industri besar di Gresik yang memanfaatkan listrik PLN
DEMIKIAN MANIFESTO INI KAMI BUAT DAN KAMI MEMBERIKAN WAKTU 1 BULAN TERHITUNG MULAI HARI INI RABU 8 JUNI 2011, APABILA DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN TIDAK ADA PERBAIKAN KINERJA DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA PLN DI GRESIK KAMI BERSAMA MASYARAKAT GRESIK AKAN MENEMPUH JALUR HUKUM.
