PEMERINTAHAN GRESIK HARUS TRANSPARAN, BUKAN PENCITRAAN !

Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (PuDaK)

release

PEMERINTAHAN GRESIK HARUS TRANSPARAN, BUKAN PENCITRAAN !

Sudah setahun lebih Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di berlakukan dan tanggal 2 Agustus 2011 adalah batas akhir pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap badan publik sebagai amanat dari UU No 14 tahun 2008, tetapi Pemerintah Kabupaten Gresik baik yang eksekutif, legeslatif, yudikatif, dan BUMN yan ada di Gresik belum secara nyata menunjukkan keterbukaan  informasi, indikasinya jelas mereka menyembunyikan informasi yang harus diketahui publik, ini berpotensi besar sekali pada terjadinya korupsi di Gresik.

Amanat UU KIP menyatakan bahwa setelah 2 tahun disahkan, UU tersebut wajib dilaksanakan. Secara jelas dan tegas pula, UU KIP mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Bisa juga organisasi non-pemerintah sepanjang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pantauan dan fakta lapangan Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (PuDaK) Sudah satu tahun berjalan ternyata Pemerintah Gresik dan BUMN di Gresik tidak siap dan sengaja memandekkan keterbukaan informasi publik, padahal Menkominfo RI sendiri yang datang ke Gresik untuk sosialisasi di Gresik pada waktu itu. Itu memperlihatkan ketidakseriusan Pemerintah Gresik dan BUMN di Gresik untuk terwujudnya iklim keterbukaan informasi di Gresik, iklim informasi yang tidak terbuka di Gresik akan melahirkan dan menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kemauan yang baik dari Pemerintahan Kabupaten Gresik untuk membuka informasi adalah kunci awal menutup KKN. tertutupnya akses informasi yang mengakibatkan kasus-kasus korupsi tidak terselesaikan dengan tuntas, maka mau tidak mau pemerintah Kabupaten Gresik harus melaksanakkan UU KIP dan membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sebenarnya Pemerintahan Gresik  tidak harus menunggu permintaan informasi dari masyarakat Gresik. Sebab ketentuannya diwajibkan menyediakan, tanpa harus diminta masyarakat. Kemalasan Pemerintah Kabupaten Gresik dan BUMN di Gresik untuk melkasanakan amanat penyediaan informasi publik yang terbuka rasanya tidak bisa ditoleransi lagi.

Maka Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (PuDaK) akan :

1.       Meminta badan Publik di Gresik untuk melaksanakan amanat UU 14 tahun 2008, dengan segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2.       Melaporkan Badan Publik di Kabupaten Gresik yang tidak memberikan informasi ke Komisi Informasi Jawa Timur dan Komisi Informasi Indonesia & Membawa kasus ini ke PTUN.

Gresik 7 Juli 2011

Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (PuDaK)

Farid Abdillah

Data Badan Publik di Gresik yang dimintai informasi oleh PuDaK

No.surat	Instansi	Jawaban	Atas Nama	Keterangan	Rekomendasi
03/PuDaK/A-1/4-2011	PLN Gresik	Ada	Sujarwo (manajer)	Belum ada PPID	membentuk PPID
01/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas Pekerjaan Umum	Tidak ada
02/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas kesehatan	Ada	Drg.Hari Tutik Rahayu	Belum ada PPID	membentuk PPID
03/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas pendidikan	Tidak ada
04/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas koperasi, UKM, industri dan perdagangan	Tidak ada
05/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas tenaga kerja	Tidak ada
06/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga	Tidak ada
07/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas pendapatan, pengelolahan keuangan dan asset daerah	Ada	Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM ( KADIN )	Belum ada PPID	membentuk PPID
08/PuDaK/A-1/6-2011	Badan Pertanahan Nasional	Ada	Heru Haryono, SH,MM ( Kepala Kantor )	Belum ada PPID	membentuk PPID
09/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas perhubungan	Tidak ada
10/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas kependudukan, social, dan catatan sipil	Tidak ada
11/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas pertanian, perkebunan, dan kehutanan	Tidak ada
12/PuDaK/A-1/6-2011	Dinas kelautan, perikanan, dan peternakan	Ada	Drs. Suyadi, M.Si ( KADIN )	Belum ada PPID	membentuk PPID
13/PuDaK/A-1/6-2011	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Ada	Ir. Bambang Isdianto, MM ( KEPALA )	Belum ada PPID	membentuk PPID
14/PuDaK/A-1/6-2011	Badan lingkungan hidup	Ada	Ir. Sumarno, MMA. ( Kepala BLH )	Belum ada PPID	membentuk PPID
15/PuDaK/A-1/6-2011	Badan penanaman modal dan perijinan	Tidak ada
16/PuDaK/A-1/6-2011	Badan kepegawaian daerah	Tidak ada
17/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor ketahanan pangan	Tidak ada
18/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor kesatuan bangsa, politik, dan lindungan masyarakat	Tidak ada
19/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor perpustakaan dan arsip	Tidak ada
20/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor pemberdayaan masyarakat	Tidak ada
21/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor KB dan pemberdayaan perempuan	Tidak ada
22/PuDaK/A-1/6-2011	Departemen agama	Tidak ada
23/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor pelayanan pajak	Tidak ada
24/PuDaK/A-1/6-2011	PDAM	Ada	Muhammad, SE ( Dirut )	Belum ada PPID	membentuk PPID
25/PuDaK/A-1/6-2011	PT. semen gresik	Tidak ada
26/PuDaK/A-1/6-2011	PT. petrokimia gresik	Tidak ada
27/PuDaK/A-1/6-2011	PT. pelindo III gresik	Tidak ada
28/PuDaK/A-1/6-2011	PT. PLTU gresik	Tidak ada
29/PuDaK/A-1/6-2011	Perum. Pegadaian	Ada	Mulyono ( Pimcab)	Belum ada PPID	membentuk PPID
30/PuDaK/A-1/6-2011	PT. Telkom gresik	Tidak ada
31/PuDaK/A-1/6-2011	RSUD ibnu sina	Tidak ada
32/PuDaK/A-1/6-2011	Badan pusat statistic	Ada	Ir. Lutfin fana, MM ( kepala )	Belum ada PPID	membentuk PPID
33/PuDaK/A-1/6-2011	PT. Gresik Migas	Ada	Uly darojah ( Divisi Administrasi )	Belum ada PPID	membentuk PPID
34/PuDaK/A-1/6-2011	Masjid agung	Tidak ada
35/PuDaK/A-1/6-2011	PT. pertamina	Tidak ada
36/PuDaK/A-1/6-2011	PT. BRI	Tidak ada
37/PuDaK/A-1/6-2011	PT. BNI	Tidak ada
38/PuDaK/A-1/6-2011	PT. bank mandiri gresik	Tidak ada
39/PuDaK/A-1/6-2011	PT. bank gresik	Ada	Al kusani, SE, MM ( Dirut )	Belum ada PPID	membentuk PPID
40/PuDaK/A-1/6-2011	DPRD GRESIK	Tidak ada
41/PuDaK/A-1/6-2011	PT. barata Indonesia gresik	Tidak ada
42/PuDaK/A-1/6-2011	Pengadilan negeri gresik	Ada	H. mulyani, SH, MH ( kepala )	Belum ada PPID	membentuk PPID
43/PuDaK/A-1/6-2011	Pengadilan agama gresik	Ada	Drs. H. nanang faiz ( ketua )	Belum ada PPID	membentuk PPID
44/PuDaK/A-1/6-2011	Sekertaris daerah	Tidak ada
45/PuDaK/A-1/6-2011	Kejaksaan negeri gresik	Tidak ada
46/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor pelayanan Pajak pratama gresik selatan	Ada	Darmawansya ( Kepala Kantor )	Belum ada PPID	membentuk PPID
47/PuDaK/A-1/6-2011	Kantor pelayanan Pajak pratama gresik utara	Tidak ada