BLH Gresik Telah Terbeli Oleh Industri

LSM Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (PuDaK) membuat pertemuan kepada kepala dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam pembahasan tindak lanjut pelangaran pabrik, yang dilakukan oleh sejumlah pabrik seperti PT. Smelting, PT. Wilmar Nabati Indonesia, dan PT. Cheili Jedang Indonesia.

Di Gresik ada beribu perusahaan yang mengancam masyarakat secara perlahan-lahan, pasalanya dikarenakan limba pabrik yang dibuang secara sembarangan, sampai keteledoran oleh pihak pabrik terkait. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas BLH Bapak Tugas, " kalau kita lihat di daerah utara, Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dibuang secara sembarangan," katanya

Ditanya soal, tindak lanjut PT. Smelting dia mengatakan bahwa "kabar terahir dari PT. Smelting sudah dimediasi oleh Bupati Gresik, dan kemarin sudah rapat di Jakarta,"

"Terkait tentang konpensasi yang diberikan kepada masyarakat, PT. Smelting berhak memberikan kompensasi sebesar RP. 2,5 M yang sebelumnya warga menuntut sebesar Rp. 8 M."

Berbeda dengan Ali Musyafa' Devisi Lingkungan Hidup PuDak mengatakan, "BLH Gresik tidak transparan, terkait hasil pelaporan investigasi yang memakan korban,"

Ali menilai dokumen itu seharusnya bisa diakses oleh publik, tapi ketika diminta oleh tim Lingkungan Hidup PuDak tidak diberikan, dan dia juga menilai BLH Gresik sudah terbeli oleh PT. Smelting

"Kebocoran PT Smelting jangan diangap remeh, karena menyangkut nyawa masyarakat sekitar, seharusnya BLH Gresik, memberi surat peringatan kepada pabrik-pabrik yang melakukan pelangaran,"

"Memang sampai saat ini, PT. Smelting tidak mengakui adanya kebocoran di pabriknya, yang jadi pertanyaan, kebocoran yang mengakibatkan 60 warga dilarikan ke Ruma Sakit, siapa pelakunya? Itu kan sama dengan kentut, tapi tidak ada yang mengaku," katanya

Pihaknya akan mengawal terkait pengawalan lingkungan yang dilakukan oleh BLH Gresik, dan mengawasi pabrik-pabrik yang melakukan pelangaran, kata ali yang dihubungi setelah membuat pertemuan kepada BLH Gresik.