Rabu, 16 Februari 2011
KEBOMAS - Pendistribusian beras miskin (raskin) di Kabupaten Gresik dipersoalkan oleh mahasiswa. Melalui elemen Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (Pudak), puluhan aktifis mahasiswa berunjukrasa di Kantor Pemkab Gresik, kemarin.
Mereka menuding beras yang diberikan kepada warga miskin kualitas sangat jelek dan tidak sesuai kualifikasiraskin untuk mempertanyakan bahwa beras raskin yang didistribusikan pada warga kualitasnya tidak bagus.
Aksi tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Gresik mulai pukul 08.00. Mereka datang dengan membawa 6 karung beras untuk warga miskin yang dijajar di depan pintu masuk kantor bupati. Selain meletakkan karung raskin, pengunjukrasa juga membentangkan sejumlah poster berisi kecaman terhadap Bulog yang tidak mengurangi kualitas raskin.
"Ini contoh kebobrokan sistem distribusi raski di daerah. Di lapangan kami menemukan banyak penyimpangan baik secara kualitas beras, harga beras, ukuran dan pendistribusian yang tak tentu waktunya," kata M Farid Abdillah, Koordinator Aksi, Pudak.
Farit lantas mencontohkan, di Kecamatan Duduksampean, warga hanya menerima raskin 5 kilo per rumah tangga sasaran penerima manfaat RTS-PM dengan harga kisaran Rp 1.800 hingga Rp 2.000. Sedangkan di daerah lainnya seperti Desa Lowayu Kecamatan Dukun Gresik, pembagian beras raskin tidak berlabel Bulog dengan berat 50 kilo per sak.
"Ironisnya di daerah tersebut per RTS-PM yang menerima 5 kilo beras raskin dengan harga Rp 1.700 per kilo. Padahal, harga resminya Rp 1.600 per kilo. Kemudian alokasi raskin per rumah tangga mestinya 15 Kg," ujarnya.
Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan terkait pendistribusian beras raskin. Aktivis Pudak mendesak agar Pemkab Gresik segera membenahi penanganan raskin maupun standar kualitasnya. Pasalnya, sesuai aturan Bulog beras raskin yang diterima warga seharusnya memiliki kadar air 15 persen, broken 20 persen, menir 2,5 persen, dan drajat sosoh 90 persen.
Selain menuntut standar kualitas beras raskin, puluhan aktivis Pudak juga menuntut Pemkab Gresik mendata ulang jumlah keluarga miskin dengan data yang bersifat kemiskinan partisipatoris.
"Kami minta Pemkab mendata ulang jumlah keluarga miskin termasuk mendata ulang RTS-PM raskin agar tepat sasaran," tandas Farid.
Menanggapi hal ini M Iskak, Perwakilan Dolog Sub-Divre Surabaya Utara membantah semua tuduhan para mahasiswa. Menurut Iskak, raskin yang diberikan kepada warga sudah sesuai dengan kualifikasi. Tingkat patahan tidak lebih dari 20 persen, berasnya tidak pecah dan tidak bau.
"Kemudian harga tidak ada perbedaan semuanya Rp 1.699 perkilo dan tidak diskriminasi pemberian. Sistem pendistribusian kami awasi mulai keluar gudang hingga penerimaan ke tiap desa," kata Iskak. (ris)
No comments:
Post a Comment