Penyaluran Raskin Tak Beres

2011-02-17  GRESIK-Sekelompok pemuda mengatasnamakan Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan (Pudak), Rabu pagi (16/2) berunjukrasa ke Kantor Bupati Gresik di Jalan Wahidin Sudirohusodo. Mereka memprotes ketidakberesan penyaluran jatah beras kepada warga miskin (raskin). Pengunjukrasa yang dijaga ketat aparat kepolisian itu, mengungkapkan, raskin di Gresik tidak memenuhi standar kualitas dan tidak layak untuk dikonsumsi rakyat miskin. Standar kualitas yang benar menurut Bulog adalah beras mengandung air 15%, broken 20%, menir 2,5% dan drajat sosoh 90%.  "Di lapangan, kami tidak hanya temukan penyimpangan kualitas beras, tapi juga harga beras, ukuran beras dan pendistribusian beras yang tak tentu waktunya," ungkap A. Khusaini, salah seorang orator unjuk rasa kemarin. Di beberapa wilayah, misalnya di Kecamatan Duduksampeyan, Pudak menemukan rumah tangga sasaran (RTS) hanya menerima 5 kg raskin perbulan dengan harga Rp 1.800-2.000 per kg. Padahal pemerintah pusat menjatah mereka 15 kg per RTS-PM. Data yang sama juga ditemukan di wilayah Kecamatan Dukun, Bungah, Manyar dan Gresik. "Bahkan di Desa Lohwayu, Kecamatan Dukun ditemukan karung raskin tidak berlebel Bulog dengan berat netto 50 kg per sak. Itu pun dibagikan hanya 5 kg kepada setiap RTS-PM," ungkap orator lainnya. Melihat ketidakberesan itu, peserta aksi lalu menggugat Pemkab Gresik turun tangan. Mereka minta pemkab untuk mendata ulang jumlah keluarga miskin berdasar kemiskinan partisipatoris, mendata ulang RTS-PM raskin agar tepat sasaran, meningkatkan kualitas raskin sesuai standar Bulog, menindak tegas oknum yang memainkan harga, kualitas, ukuran dan pendistribusian raskin, serta menganggarkan biaya distribusi raskin melalui APBD. Di akhir aksinya, pengunjukrasa menyampaikan bila sebulan ke depan tidak ada perbaikan tentang penyaluran raskin itu, mereka mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Kepala Kantor Kesbanglinmas Achmad Nuruddin yang menemui demonstran kemarin, berjanji akan memperhatikan masukan dari peserta aksi. Namun dia menyatakan, pemkab tidak mudah mengubah kebijakan soal raskin, karena data yang digunakan pemerintah pusat berpatokan pada data BPS (Badan Pusat Statistik). Sedang terkait oknum yang menyalahgunakan jatah raskin, Nuruddin menegaskan, pemkab akan mengambil tindakan tegas. "Bahkan beberapa oknum kepala desa yang bermain-main dengan raskin sudah diproses ke pengadilan," tandasnya didampingi Kabag Kesra Setkab Gresik Achmad Wahib. did sumber : http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962314810825214e06755b6eaa2211ade3a